Apa yang dimaksud dengan
"kebijakan pangan"?.
Kebijakan pangan adalah suatu keputusan,
program atau proyek yang didukung oleh lembaga pemerintah, swasta, atau
organisasi yang berdampak pada bagaimana makanan diproduksi, diproses, didistribusikan,
dibeli, dilindungi dan dibuang. Kebijakan pangan beroperasi pada tingkat
global, nasional, provinsi, regional, lokal dan kelembagaan. Peraturan
Organisasi Perdagangan Dunia, kebijakan kesejahteraan, subsidi pertanian dan
standar pelabelan adalah beberapa contoh kebijakan tingkat tinggi yang
mempengaruhi sistem pangan. Di tingkat lokal dan kota, contoh kebijakan pangan
meliputi: 1) Persyaratan regulasi diarahkan kepada seseorang yang berencana
membuka usaha bisnis berbasis pangan; 2) keputusan pembelian makanan dari
pembeli kelembagaan dan bagaimana mereka berhubungan dengan penggunaan barang
yang diproduksi secara lokal; 3) Sebuah keputusan oleh pejabat sekolah perihal apakah
mengijinkan atau tidak tersedianya junk food dan minuman ringan di mesin penjual
otomatis; dan 4) Persyaratan gizi anak yang ditempatkan pada tempat penitipan
anak yang menerima dana dari pemerintah kota.
Apa
yang dimaksud dengan Dewan Kebijakan Pangan?
Dewan Kebijakan Pangan (DKP) terdiri dari
individu-individu dari semua aspek dari sistem pangan lokal. Mereka sering
resmi mendapat ijin melalui suatu aksi pemerintah seperti gerakan Dewan Kota
atau mereka juga bisa menjadi upaya akar rumput. Sebuah Dewan Kebijakan Pangan
merupakan kolaborasi yang inovatif antara warga dan pejabat pemerintah.
Tujuannya adalah untuk menyediakan sebuah forum untuk advokasi dan kebijakan
pembangunan yang bekerja menuju terciptanya sistem pangan yang berkelanjutan
secara ekologis, ekonomis dan sosial. Tujuan utama dari berbagai Dewan
Kebijakan Pangan adalah untuk memeriksa operasi dari sistem pangan lokal dan
memberikan ide-ide dan rekomendasi kebijakan bagaimana hal itu dapat
ditingkatkan.
Mengapa
membentuk Dewan Kebijakan Pangan?
Ada banyak alasan mengapa para pejabat pemerintah
lokal ingin membuat Dewan Kebijakan Pangan. Hal paling signifikan mungkin untuk
memperluas pembahasan isu-isu di luar produksi pertanian guna pembahasan yang
lebih komprehensif tentang sistem pangan. Karena sifat multi-stakeholder dari
Dewan Kebijakan Pangan, berbagai ide dan keahlian dapat berkontribusi pada
pembentukan Dewan Kebijakan Pangan. Pembentukan DKP dapat memberikan kesempatan
untuk menguji yang lebih terfokus bagaimana tindakan pemerintah daerah membangun
sistem pangan. Hal ini juga dapat membuat suatu forum di mana orang yang
terlibat dalam semua bagian yang berbeda dari sistem pangan dan pemerintah
dapat bertemu untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang masing-masing lakukan
dan untuk mempertimbangkan bagaimana tindakan masing individu berdampak pada
bagian lain dari sistem pangan.
Apa
yang bisa DKP lakukan?
Dewan Kebijakan Pangan dapat membawa berbagai
kepentingan dan suara secara bersama-sama yang biasanya dapat bekerja jika
dilakukan oleh masing-masing. Dewan Kebijakan Pangan dapat meneliti masalah yang
sering belum teruji, seperti halnya efektivitas program bantuan makanan dan
penyebab kelaparan di masyarakat. Dewan Kebijakan Pangan dapat melakukan pendekatan
yang lebih komprehensif untuk menganalisis masalah sistem pangan. Karena
anggotanya berasal dari semua sektor sistem pangan, mereka mampu mengenali
keterkaitan antara bagian-bagian yang berbeda dari sistem pangan dan kebutuhan
untuk tindakan koordinasi dan integrasi jika ingin mencapai tujuan kebijakan. Misalnya,
jika tujuan utama adalah untuk meningkatkan pasar makanan yang diproduksi
secara lokal, suatu DKP dapat berperan untuk mempertimbangkan bagaimana
keputusan di semua tingkat sistem pangan, bukan hanya petani atau pegawai
pemerintah saja, tetapi juga mempertimbangkan pembeli makanan, grosir, pengecer,
dan konsumen pada level yang setara.
Siapa
yang melayani di DKP?
Anggota Dewan berasal dari representasi yang
luas dari isu-isu dan kepentingan para stakeholder pada sistem pangan. Untuk
alasan ini, kebanyakan DKP dianggap forum "non-partisan" dan tidak terkait
dengan agenda politik. Para anggotanya terdiri petani, konsumen, pendukung
anti-kelaparan, manajer bank makanan, perwakilan buruh, anggota komunitas
keagamaan, pengolah makanan, grosir makanan dan distributor, pengecer makanan
dan pedagang, koki dan pemilik restoran, pejabat dari organisasi pertanian,
masyarakat pertanian, dan akademisi yang terlibat dalam kebijakan pangan dan
hukum. Banyak DKP memiliki pejabat pemerintah kota yang terlibat sebagai
penasihat khusus atau anggota "Ex Officio-" yang mewakili berbagai
departemen lain.
Apa
yang unik tentang DKP?
Pertama, prosesnya melibatkan berbagai
kelompok individu yang membahas topik pangan dan pertanian secara luas. Dengan
menggunakan pendekatan "sistem pangan" diskusi akan mencakup produksi
pangan, pengolahan, distribusi, dan penjualan ritel, peluang penyelidikan yang rinci
pada pangan dan pertanian mungkin dapat terjadi. Kedua, Dewan mencakup pejabat
dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan
yang mempengaruhi sistem pangan kota, misalnya Komisi pertamanan kota, Pengawas
Sekolah dll. Pengalaman menunjukkan bahwa di luar sidang DKP, para pejabat tersebut
memiliki sedikit kesempatan untuk
berbicara dengan orang lain dalam pemerintahan guna mengkoordinasikan
pelaksanaan program terkait. Ketiga, DKP menciptakan lingkungan di mana orang
dapat mengajukan pertanyaan yang biasanya tidak ditanyakan. Misalnya,
"Berapa banyak makanan yang dikonsumsi meningkat pada tingkat
lokal?", "Apakah pemerintah kota melakukan upaya untuk membeli
makanan lokal?", dan "Apa ada masalah kelaparan kota?".
Apa
hasil Hasil utamanya?
Hasil utama dari kegiatan DKP sebaiknya
berupa pembentukan atau perubahan kebijakan pangan. Contoh perubahan kebijakan
publik sebagai dampak adanya DKP meliputi
1) resolusi pertanian perkotaan untuk melakukan "Inventaris
Pertanian" yang dimiliki kota dan mengarahkan departemen yang tepat untuk
mengidentifikasi lahan milik kota yang mungkin tersedia untuk kebun masyarakat
atau penggunaan pertanian lainnya; 2) perubahan peraturan pengadaan yang
memfasilitasi kota untuk membeli pangan
yang dikembangkan secara lokal; 3) Komitmen untuk penciptaan program baru
pengomposan; dan 4) Pelaksanaan program dari usahatani/kebun ke sekolah dan
dari usahatani ke kafetaria. Selain perubahan kebijakan yang nyata, sejumlah
hasil lainnya dapat diperoleh dari adanya DKP. Ketika perwakilan pemerintah
memiliki kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan warga sebagai bagian
dari diskusi kebijakan pangan, maka akan terjadi kesempatan unik pada pendidikan
dan jejaring. Salah satu manfaat terbesar dari DKP adalah kerjasama antar
instansi dan kesamaan persepsi. Hal ini dapat mengefektifkan dan
mengefisiensikan program dan layanan di mana pengeluaran pemerintah sering
berlebihan, dapat mengidentifikasi cara lembaga pemerintah dapat memanfaatkan
lebih banyak dukungan dan jasa antara satu sama lain, dan telah membantu
kolaborasi antar lembaga untuk program hibah yang didanai.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar