Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan

Rencana pemerintah yang akan membangun perekonomian di wilayah perbatasan pada tahun 2015 di seluruh wilayah NKRI, merupakan kabar menggembirakan bagi penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Umumnya wilayah tersebut merupakan wilayah daerah tertinggal, baik dari kesejahteraan penduduk, infrastruktur jalan pedesaan yang rusak parah, tidak tersedia air bersih untuk keperluan rumah tangga penduduk, usaha pertanian subsisten, tidak tersedianya transportasi pedesaan, dll. 

Sesungguhnya pemerintahan era sebelumnya telah memberikan bantuan kepada mereka, namun karena bantuan bersifat parsial dan tidak terkoordinir dengan baik, maka bantuan tersebut belum mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk.  

Sebaiknya para wakil dari beberapa Kementerian duduk bersama dengan Pemda setempat untuk langsung melakukan aksi percepatan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan. Beberapa kementerian yang diperlukan adalah 1) Kementerian PU untuk menggarap jalan pedesaan, saluran irigasi, sarana air bersih, dan transportasi pedesaan;  2) Kementerian Pertanian menggarap pertanian yang disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia, termasuk pembinaan kelompok tani, penyediaan sarana produksi dll.;  3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggarap pembangunan desa termasuk perangkat desa dan penduduknya;  4) Kementerian Kesehatan menggarap sarana kesehatan tingkat desa dan kecamatan; 5) Kementerian Pendidikan Dasar yang menggarap sarana pendidikan tingkat desa dan kecamatan, termasuk menyiapkan sarana sekolah dan guru; 6) Kementerian Sosial yang menggarap permasalahan penduduk; 7) Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab sebagai koordinator; dan 8) Pemda setempat yang ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan wilayahnya.

Permasalahan sumberdaya daerah tertinggal merupakan tantangan tersendiri yang sangat perlu diperhatikan. Karakter penduduk yang kurang siap memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal, perlu dibina dengan intens agar mereka bersedia merubah cara pandangannya untuk mau merubah kesejahteraan keluarganya tanpa harus merantau ke kota atau ke luar negeri.

Untuk mendukung pelaksanaan aksi percepatan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan diperlukan satu anggaran khusus yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Satu anggaran ini yang akan membiayai seluruh kegiatan dari beberapa kementerian tersebut, sehingga memudahkan pelaksana di lapangan tanpa harus berkoordinasi dengan masing-masing kementeriannya. Memang tidak mudah melakukan aksi ini dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan sangat tergantung kepada integritas pelaku pembangunan, kemudahan akses anggaran, menghilangkan ego sektoral, dan partisipasi dan kemauan penduduk setempat untuk meraih masa depan lebih baik. Tidak kalah pentingnya, pemerintah pusat harus terus membantu agar penduduk wilayah perbatasan dapat hidup layak yang memiliki kebanggaan kepada NKRI.